60 Keluarga Kuasai Hampir 50 Persen Lahan Bersertifikat di RI
JAKARTA, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengungkapkan bahwa 48 persen dari 55,9 juta hektar lahan bersertifikat di Indonesia dikuasai oleh 60 keluarga saja.
Nusron mengatakan, hal tersebut diketahui dengan melacak kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang tercatat menguasai lahan-lahan tersebut.
"48 persen dari 55,9 juta hektar itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Yang kalau dipetakan PT-nya, PT-nya bisa berupa macam-macam, tapi kalau dilacak siapa beneficial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga," ujar Nusron di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Nusron tidak menyebutkan keluarga mana saja yang ia maksud, tetapi ia menilai, temuan tersebut merupakan sebuah masalah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural.
Sebab, kepemilikan lahan yang berpusat di orang-orang tertentu itu mengakibatkan kesenjangan ekonomi.
"Inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanah kutip, kalau kami boleh menyimpulkan, ada 'kesalahan kebijakan pada masa lampau'," kata Nusron.
"Nah ini saya anggap kebijakan yang salah secara struktural yang mengakibatkan 'kesenjangan ekonomi' secara struktural," imbuh dia.
Oleh karena itu, Nusron berpandangan, seseorang dapat menjadi orang miskin bukan karena memang tidak mampu, melainkan karena kebijakan.
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar prinsip pemerataan dan keadilan ditegakkan.
"Nah perintah dan mandatnya Bapak Presiden kepada kami adalah melakukan perubahan dengan menggunakan prinsip tiga. Pertama adalah prinsip keadilan, kedua adalah prinsip pemerataan, dan yang ketiga adalah prinsip kesinambungan hidup," kata Nusron.
Mengapa 60 Keluarga Bisa Kuasai Hampir Separuh Lahan di Indonesia?
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membeberkan fakta mengejutkan mengenai distribusi lahan di Indonesia.
Dilansir Kompas.com (13/07/2025), ia menyebut bahwa hampir setengah dari lahan bersertifikat dikuasai oleh kelompok yang sangat kecil.
“48 persen dari 55,9 juta hektar itu hanya dikuasai oleh 60 keluarga di Indonesia. Yang kalau dipetakan PT-nya, PT-nya bisa berupa macam-macam, tapi kalau dilacak siapa beneficial ownership-nya, itu hanya 60 keluarga,” ujar Nusron dalam acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, data tersebut diperoleh dari pelacakan kepemilikan perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai penguasa lahan tersebut.
Ketimpangan Lahan Sebagai Akar Kemiskinan Struktural
Nusron menilai, konsentrasi kepemilikan lahan di tangan sedikit orang menjadi penyebab langsung terjadinya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan struktural.
“Inilah problem di Indonesia, kenapa terjadi kemiskinan struktural. Kenapa? Karena ada kebijakan yang tidak berpihak. Ada tanah kutip, kalau kami boleh menyimpulkan, ada 'kesalahan kebijakan pada masa lampau',” jelasnya.
“Nah ini saya anggap kebijakan yang salah secara struktural yang mengakibatkan 'kesenjangan ekonomi' secara struktural,” tambahnya.
Lebih jauh, Nusron menyatakan bahwa kemiskinan sering kali bukan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat, melainkan karena sistem dan kebijakan yang tidak adil.
“Seseorang dapat menjadi miskin bukan karena memang tidak mampu, melainkan karena kebijakan,” tegasnya.
Arahan Presiden: Keadilan dan Pemerataan
Menindaklanjuti masalah ini, Nusron menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas untuk menegakkan prinsip keadilan dalam pengelolaan lahan.
“Nah perintah dan mandatnya Bapak Presiden kepada kami adalah melakukan perubahan dengan menggunakan prinsip tiga. Pertama adalah prinsip keadilan, kedua adalah prinsip pemerataan, dan yang ketiga adalah prinsip kesinambungan hidup,” ujar Nusron.
Dilansir Kompas.com (07/05/2025)Nusron menegaskan, pemerintah akan menjalankan penataan ulang kepemilikan tanah berdasarkan prinsip keadilan, dengan fokus membantu kelompok yang belum memiliki lahan.
“Bagi yang sudah menguasai tanah luas, jangan ditambah, yang kecil kita bantu berkembang, yang belum punya, kita carikan tanah. Itulah konsep keadilan yang kami perjuangkan,” tandasnya.
Sumber : KOMPAS.com
